caleg bekasi - Komisi Penentuan Umum (KPU) minta terdapatnya penggunaan data pemilih dengan terintegrasi antar-Pemilu serta aplikasi skema elektronik dalam step rekapitulasi nada. Perihal ini dipandang dapat mengirit cost Penentuan Umum Kepala Daerah yang makin membengkak.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, langkah mendesak cost Pemilihan kepala daerah yang pertama ialah integrasi pendataan pemilih. Menurut dia, pendataan pemilih sampai kini sering dikerjakan terpisah pada Pemilihan kepala daerah yang satu serta yang lainnya dengan Pemilu nasional.
Dia mencontohkannya dalam pengaturan Rincian Pemilih Masih (DPT) serta Rincian pemilih Penambahan (DPTb) pada Pemilihan kepala daerah 2018. Rincian pemilih ini, tuturnya, bisa jadi DPT Pemilu nasional tiada butuh pendataan lagi di tingkatan Pemilu 2019. Pramono meramalkan, langkah tersebut dapat mengirit biaya sekitar Rp 600-900 miliar.
"(Langkah) ini punya potensi (memberikan) efisiensi 90 % biaya," katanya, dalam acara Diskusi Mode Pembiayaan Pemilihan kepala daerah Serentak yang Efektif serta Efisien, di Ancol, Jakarta, Selasa (7/11).
Langkah ke-2, sambungnya, ialah aplikasi skema elektronik untuk rekapitulasi (e-rekapitulasi) pengambilan serta hitungan nada. Sampai kini, rekapitulasi dikerjakan dengan manual serta bertahap dari Tempat Pengambilan Nada (TPS) sampai Propinsi. Hal tersebut menghabiskan waktu lama serta cost besar.
Bila dikerjakan lewat cara e-rekapitulasi, Pramono mengaku ada penghematan waktu sampai 30 hari. Hasil pemilu juga bisa didapati bertambah cepat oleh penduduk. Dia menyebutkan, skema itu akan diaplikasikan KPU secara detail pasca-Pemilu 2019.
Akan tetapi, itu bukan bermakna KPU pencoblosan nada elektronik atau e-voting. E-rekapitulasi dikerjakan dengan memindai formulir mode C1. Formulir ini berisi hasil serta perincian hitungan pencapaian nada dalam suatu Tempat Pengambilan Nada (TPS).
"Utamanya pengambilan suara manual, C1-nya ada yang format spesial di mana waktu di-scan angkanya bisa dibaca. Jadi angka di C1 bisa dibaca serta rekapitulasinya (lewat cara) elektronik," jelas Pramono.
Awal mulanya, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Bahtiar membuka tingginya cost Pemilihan kepala daerah dari periode ke periode. Kenaikan biaya Pemilihan kepala daerah tampak dari perbandingan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi di 2015 serta 2017.
Pada Pemilihan kepala daerah 2015 yang dibarengi 269 daerah, Rp7 triliun lebih dana dialirkan. Sesaat, di Pemilihan kepala daerah 2017 yang dibarengi 101 daerah biaya dikeluarkan sampai Rp5,9 triliun. Pada Pemilihan kepala daerah 2018 di 171 daerah perkiraannya ada Rp15,15 triliun dana yang dipakai.
Komentar
Posting Komentar